Prancis menuju kondisi anggaran paling berbahaya selama masa kepresidenan Emmanuel Macron. Gagalnya RUU keuangan baru mengancam kenaikan tajam defisit dan krisis politik baru.

Berbicara di forum ekonomi di Aix‑en‑Provence, Menteri Keuangan Roland Lescure mendorong parlemen untuk mendukung pemotongan belanja besar agar defisit turun di bawah 5% dari PDB pada 2027. Perdana Menteri Sebastien Lecornu mengusulkan alternatif: jika RUU tidak disahkan, pos‑pos belanja yang ada akan otomatis diperpanjang, dan lubang anggaran akan membengkak menjadi 6,5% dari PDB. Itu akan sangat membatasi kabinet mana pun menjelang pemilihan presiden pada April 2027.

Pengambilan keputusan tersendat oleh lanskap politik yang terfragmentasi. Sejak 2024, perselisihan finansial sudah membuat dua perdana menteri kehilangan jabatannya, dan perdebatan musim gugur bisa kembali melumpuhkan pemerintah.

Guncangan politik membuat investor gugup. Spread imbal hasil antara obligasi pemerintah Prancis dan Jerman tenor 10 tahun melebar menjadi 80 basis poin — tertinggi dalam sembilan bulan dan indikator langsung keraguan pasar terhadap keberlanjutan utang Prancis.

Meski sinyalnya mengkhawatirkan, para pembuat kebijakan tetap memancarkan optimisme. Lescure dan gubernur Banque de France Emmanuel Moulin mengatakan minat investor terhadap surat utang Prancis belum berkurang dan lelang utang baru‑baru ini berjalan lancar.

Minggu depan, pemerintah akan memaparkan tinjauan terbaru keuangan publik dengan langkah‑langkah penghematan baru. RUU anggaran 2027 akan diajukan ke parlemen pada bulan September, dan dengar‑pendengaran itu secara efektif akan memulai kampanye presiden, dengan kesehatan fiskal negara menjadi senjata utama para kandidat.